INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan
meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19/ di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di
Indonesia, dengan ini menginstruksikan:
Kepada 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Wali kota.
Untuk
PERTAMA Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,
fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin
kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan
efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-I9) di seluruh daerah provinsi serta
kabupaten/kota di Indonesia.
SK No 031242 A
KEDUA .
KEDUA
trRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Khusus Kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan untuk:
a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin
dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
protokol kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalian Corona Vints Disease 2019 (COVID19); dan
b. meiaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini
kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(s.rtu) bulan atau sewaktu-waktu apabila
cliper-lukan.
2. Menteri Dalam Negeri untuk:
a. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara
masif tentang penerapan protokol kesehatan daiam
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-L9) kepada pemerintah daerah dan
masyarakat;
b. memberikan pedoman teknis kepada pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam menJrusun peraturan
gubernur/ peraturan bupati/ wali kota;
c. memberikan pendampingan kepada pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan
gubernur f peraturan bupati/wali kota;
SK No 010761 A
d.melaksanakan...
3
trRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas
pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan
hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan
daiam pencegahan dan pengendalian Corona Vints
Disease 2019 (COVID-19) di daerah provinsi serta
kabupaten/kota; dan
e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
paling sedil<it 1 (satu) kali dalam I (satu) bulan atau
scwaktu-waktu apatrila diperlukan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus
Drcease 2019 (COVID-19/ urrLuk:
a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap
pelanggaran protokol kesehatan dalarn penCegahan
dan pengendalian Corona Vints Disease 2019
(COVID-L9/ di daerah provinsi serta kabupatenlkota;
dirn
b. rnelaporkan pelaksanaan rnonitoring dan evaluasi
kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite
Pcnanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-I9)
dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit 1
(satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk:
a. memberikan dukungan kepada gubernur,
bLtpati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan
Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan
pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di
masyarakat;
4
SK No 010762 A
b. bersama
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4.
b. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik
indorresia dan instansi lain secara terpadu dengan
pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan
protokol kesehatan di masyarakat; dan
c. melakukan pembinaan masyarakat untuk
berpartisipasi dalarn upaya pencegahan dan
pengendalian Corona Vints Disease 2019 (COVID-19).
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:
a. memberikan dukungan kepada gubernur,
bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
melakukan pengarfi'asan pelaksanaan protokol
kesehatan di masyarakat;
b. bersama Panglima Tcntara Nasional Indonesia dan
instansi lain secara terpadu dengan pemerintah
daerah menggiatkan patroli penerapan protokol
kesehatan di masyarakat;
c. melakukan pembinaan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan
pengendalian Corona Vints Disease 2019 (COVID19); dan
d. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap
pelanggaran protokol kesehatan.
6. Parzr Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk:
a. :neningkatkan sosialisasi secara masif penerapan
protokol kesehatan dalam pencegahan dan
pe:ngendahan Corona Vints L')isease 2019 (COVID-I9)
dcngan melibatkan masyarakat, pemuka agama,
tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur
masyarakat lainnya;
SK No 010763 A
b. menyusun
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
b. menyusun dan mcnetapkan peraturan
gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat
ketentuan antara lain:
1) kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara
lairr meliputi:
a) perlindungan kesehatan individu yang
meliputi:
(1) menggunakan aiat pelindung drri
berupa masker yang menutupi hidung
dan mulut hingga dagu, jika harus
keluar rurnah atau berinteraksi clengan
orang lain yang tidak diketahui status
kesehatannya;
\2) membersihkan tangan secara teratur;
(3) pembatasan interaksi fisik (pltgsical
distancing),' dan
(4) meningkatk-an daya tahan tubuh
dengan menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS);
b) perlindungan kesehatan masyarakat,
antara lain meliputi:
(1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan
berbagai media informasi untuk
memberikan pengertian dan
pemahaman mengenai pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVTD-1e);
(2) penyediaan sarana cuci tangan pakai
sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau penyediaan
SK No 010764 A
cairan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
cairan pembersih tangan (lwnd
saftitizer);
(3) upaya penapisan dan pemantauan
kesehatan bagi setiap orang yang akan
beraktivitas;
(4)
.upaya
pengaturan jaga jarak;
(5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan
secara berkala;
(6) penegakan kedisiplinan pada perilaku
masyarakat yang berisiko dalam
penularan dan tertularnya Cororta Virus
Disectse 2O19 (COVID-L9); dan
(7) fasilitasi dalam deteksi Cini dan
penanganan kasus untuk
mengantisipasi perryebaran Corona
Vints Disease 2019 (COVID-L9).
2) kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian Corona Virus
.
Disease 2O19 (COVID-I9i sebagaimana dimaksud
pada angka i) dikenakan kepada perorangan,
pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggung jawab tempat darr fasilitas umum.
3) tempat dan fasilitas umum sebagaimana
dimaksud pada angka 2), meliputi:
a) perkantoran/tempat kerja, usaha, dan
inci',-rstri;
b) sekclah/institusi pendidikan lainnya;
c) tempat ibadah;
d) stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar
udara;
SK No 010765 A
e) transportasi .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7 -
e) transportasi umum;
0 kendaraan pribadi;
g) toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
h) apotek dan toko obat;
i) warung makan, rumah makan, caf6, dan
restoran;
j) pedagang kaki lima/lapak jajanan;
k) perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
1) tempat pariwisata;
m) fasilitas oelayanan kesehatan;
n) area publik, tempat lairinya yang dapat
menimbulkan kerumunan massa; dan
o) tempat dan fasiliters umum dalam protokol
kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4) perorangan, pelaku usaha, pengelola,
penyelenggara, atau penanggung jawab tempat
dan fasilit.as umum sebagaimana dimaksud
pada angka 2), wajib memfasilitasi pelaksanaan
pencegahan dan pengendalian Corona Vints
Disease 20 1 9 (COVID- 1 9).
51 memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan
protokol kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalian Corona Vints Disease 2019 (COVID19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku
usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
6) sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5)
berupa:
a) teguran lisan atau teguran tertulis;
SK No O1O766 A
b) kerja
KETIGA
KEEMPAT
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
b) kerja sosial;
c) denda adminiscratif; atau
d) penghentian atau penutupan sementara
penyelenggaraan usaha.
7) memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana
dan sarana pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9).
8) memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa
sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19) bagi masyarakat.
9) melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka
agama, tokoh aclat, tokoh masyarakat, dan
unsur masyarakat lainnya.
c. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan
gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan
disesuaikan dengan kearifan lokal dari masingmasing daerah.
d. Dalam pelaksanaar, pellerapan sanksi peraturan
gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait,
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Segala bial'a yang diperiukan untuk melaksanakan
Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Melaksanakan Instnrt<si Presidcn ini dengan penuh
tanggung jawao.
SK No 010767 A
lnstruksi
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9 -
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO