BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60, tentang Akreditasi menjelaskan bahwa: (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standardisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas dari pengelola pendidikan untuk mencapai standar yang ditetapkan.
Proses akreditasi dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).
Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Pada pasal 1 ayat (2) Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selanjutnya, pada pasal 8 dinyatakan bahwa tugas BAN-S/M adalah
a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional;
b. merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri;
c. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi;
d. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi;
e. merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian;
f. mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi;
g. membina dan mengevaluasi BAN Provinsi;
h. memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi;
i. menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan;
j. melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri;
k. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan
l. melaksanakan ketatausahaan BAN
Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M dibantu oleh
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi (BAN-S/M Provinsi),
sebagaimana tercantum pada pasal 11 butir (a). Dalam melaksanakan tugasnya,
BAN-S/M Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi
sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (6)
Berdasarkan uraian di atas, BAN-S/M perlu menyusun Pedoman Akreditasi
Sekolah/Madrasah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan akreditasi
sekolah/madrasah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, prinsip, norma, dan
prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penjaminan dan pengendalian kualitas
pendidikan diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
B. Pengertian Akreditasi Sekolah/Madrasah
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan
pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat
(22).
Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif
terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan
dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan
oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
Sekolah/madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi
Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK),
Sekolah Luar Biasa (SLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan satuan
pendidikan formal lain yang sederajat.
Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada SNP. SNP
adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
4
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan
guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkup SNP meliputi: (1) standar
isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan
tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan;
(7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.
Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan
suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk
melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, serta terus
berusaha mencapai mutu yang diharapkan.
| C. | Dasar HukumDasar hukum Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut: |
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
5
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/madrasah
Pendidikan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Khusus, Tuna Netra, Tuna
Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, dan Tuna Laras;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2008 Tentang Standar Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
Kejuruan;
6
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar biasa
(SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SDLB), Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar
dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler
Wajib;
7
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan
Menengah;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah
Ramah Anak;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
22 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
23 tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan
Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Dasar dan
Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan
Dasar dan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum
2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;
8
36. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh
Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
002/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
003/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah
Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
004/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
005/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK);
41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2018 Tentang tentang Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal;
42. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang
Pengangkatan Anggota BAN-S/M dan BAN-PAUD dan PNF Periode Tahun
2018-2022.
D. Tujuan dan Manfaat Akreditasi
Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk:
1. memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program
yang dilaksanakannya berdasarkan SNP;
2. memberikan pengakuan peringkat kelayakan;
3. memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP; dan
4. memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
(stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.
9
Hasil akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat sebagai:
1. acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan
sekolah/madrasah;
2. umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga
sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, dan program sekolah/madrasah;
3. motivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara
bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi,
nasional bahkan regional dan internasional;
4. bahan informasi bagi sekolah/madrasah untuk mendapatkan dukungan dari
pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme,
moral, tenaga, dan dana; serta
5. acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/
madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional.
Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan
bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja
warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama
periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala
sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta
anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.
Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan
diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna
mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Secara moral, guru
senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah
bermutu.
Bagi masyarakat dan khususnya orangtua peserta didik, hasil akreditasi
diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang
diberikan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung
jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan
yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
10
Bagi peserta didik, hasil akreditasi mampu menumbuhkan rasa percaya diri
bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi
merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah yang
bermutu.
Bagi pemerintah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional.
E. Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah
Akreditasi sekolah/madrasah yang komprehensif dapat memetakan secara
utuh profil sekolah/madrasah, memiliki fungsi sebagai berikut.
| 1. | PengetahuanYaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/ |
madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional
pendidikan beserta indikator-indikatornya.
| 2. | AkuntabilitasYaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, |
apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah
memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan
Yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat
dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.
| F. | Prinsip-prinsip Akreditasi | ||||
| Prinsip-prinsip | yang | diterapkan | dalam | pelaksanaan | akreditasi |
sekolah/madrasah adalah objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan
profesional.
11
| 1. | ObjektifDalam pelaksanaan penilaian akreditasi sekolah/madrasah, berbagai aspek |
yang terkait dengan kelayakan diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.
2. Komprehensif
Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, penilaian meliputi berbagai
aspek pendidikan yang bersifat menyeluruh, yang menunjukkan komponen dalam
standar nasional pendidikan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat
menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan setiap sekolah/madrasah.
3. Adil
Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus
diperlakukan sama, tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur,
keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik
negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah dilayani sesuai dengan kriteria dan
mekanisme kerja yang sama dan tidak diskriminatif.
4. Transparan
Data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi
sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme, jadwal, sistem penilaian, dan hasil
akreditasi, disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang
memerlukannya.
| 5. | AkuntabelKegiatan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan |
baik dari sisi proses maupun hasil penilaian atau keputusannya sesuai dengan
aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
12
| 6. | ProfesionalAkreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki |
kompetensi dan integritas yang tinggi. Dengan demikian persiapan, pelaksanaan,
dan hasil akreditasi dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
| G. | Tujuan Pedoman Akreditasi Sekolah/MadrasahPedoman akreditasi sekolah/madrasah ini dimaksudkan sebagai: |
1. acuan BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi dalam pelaksanaan akreditasi
sekolah/madrasah;
2. acuan sekolah/madrasah untuk menyiapkan diri dalam memenuhi ketentuan
pelaksanaan akreditasi;
3. acuan dalam mengevaluasi program-program sekolah/madrasah untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan; dan
4. alat manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi, dan tindak
lanjut pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas akreditasi.
Tags
Primary School